Search here and hit enter....

Hukum Modern Sangat Membutuhkan Omnibus Law


Ketua SPMI Ade Irwansyah mengaku aneh dengan sikap buruh yang dengan tegas menolak RUU Omnibus Law tersebut secara keseluruhan. Padahal, kata dia, Omnibus Law ini adalah kebutuhan hukum modern.

“Saya sendiri mengatakan kepada setiap kesempatan, ini bukan masalah. Kebutuhan hukum kita kan sudah seharusnya dalam tingkatan modernisasi tapi saya bingung kenapa langsung menolak dan menolak, ada apa ini? Tetapi saya yakin kita intelek semua,” tegas Ade Irwansyah saat jumpa pers jumpa pers “RUU Omnibus Law: Langkah Menuju Percepatan dan Akselerasi Ekonomi Sosial” di Restoran Mas Miskun Salemba, Senen, Jakarta Pusat, 26 Maret 2020.

Sementara perwakilan BEM FE UBK Raja Butar-butar menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi setiap stakeholder yang berperan dalam pembahasan Omnibus Law ini. Kendati demikian, kata dia, hal yang wajar hidup di negara demokrasi ada beberapa kelompok yang melakukan aksi turun kejalan untuk melakukan penolakan.

Namun, dibalik penolakan tersebut, Raja berpesan agar kelompok buruh yang melakukan penolakan tersebut berdiskusi dan mencari solusi bersama dengan pemerintah.

“Saya mendengarnya belum ada satu forum teman-teman yang melakukan penolakan ini berdiskusi dan mencari solusi dengan Pemerintah. Itu letak permasalahannya,” sambung Raja lagi.

Ditempat yang sama, Wadir IMNI Sudirman Manalu bersama berbagai elemen mahasiswa dan pemuda diantaranya BEM se-DKI, SPMI dan IMNI menyatakan sikap siap mengawal dan mendukung RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pasalnya, UU Sapu jagat ini bakal mendorong industri padat karya yang banyak menyerap lapangan kerja.

Sudirman Manalu meminta kepada pihak berkepentingan (kelompok buruh) untuk tidak melakukan penggiringan opini seolah-olah Omnibus Law adalah suatu momok yang menakutkan. Jikapun terdapat pasal yang dianggap merugikan publik, Sudirman menyarankan agar pihak tersebut untuk mengajukan gugatan atau Judicial Review.

“Hari ini kita harus apresiasi pemerintah dalam hal ini (Omnibus Law). Jangan giring opini seakan-akan Omnibus Law ini adalah momok yang menakutkan,” pungkas Sudirman.
BERIKAN KOMENTAR ()