Search here and hit enter....

Omnibus Law Cipta Kerja Sesuai Semangat UU 1945

Omnibus Law Cipta Kerja Sesuai  Semangat UU 1945

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pekan lalu, terus menuai polemik. Pemerintah berdalih penyusunan RUU telah mempertimbangkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B mengenai Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono guna meluruskan kabar yang beredar bahwa RUU Ciptaker identik dengan sentralisasi kekuasaan.

“RUU Ciptaker justru disusun berlandaskan semangat desentralisasi. Kita ingin mengatur bahwa setiap layanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kementerian. Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia harus sesuai dengan standar layanan yang telah kita tetapkan,” tegas Susiwijono, seperti dilansir dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Senin (17/2).

Untuk itu, Pemerintah Pusat akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan RUU Ciptaker yang mengatur mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Tujuannya adalah agar terdapat standarisasi pelayanan penerbitan perizinan usaha oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

“Jadi kewenangan penerbitan perizinan berusaha pada prinsipnya ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Presiden,” sambung Susiwijono.

Sesmenko Perekonomian pun menjelaskan, konsepsi RUU Ciptaker ini berkaitan dengan semua penerbitan perizinan berusaha akan dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik seperti yang biasa dikenal dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Penyederhanaan perizinan berusaha melalui sistem elektronik dilakukan untuk menyesuaikan dengan era digital. “Perizinan berusaha yang terintegrasi dan dilakukan secara elektronik dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, 24/7,” terang Sesmenko.

Perizinan berbasis elektronik ini pun, lanjut Susiwijono, telah direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Sementara, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Wilayah Jakarta (PBHI JAKARTA) mengkritik isi RUU Cipta Kerja. Melalui rilisnya, Ketua PBHI Jakarta Sabar Daniel Hutahaean menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja yang dianggap baik oleh pemerintah justru menjadi Polemik di tengah-tengah masyarakat. Soalnya, isi RUU tersebut hanya mengutamakan kepentingan pengusaha atau investor.

“PBHI Jakarta menilai isinya bermuatan Pasal-pasal Serampangan,” tulisnya.

Menurutnya, omnibus law adalah sesuatu teknik amandemen terhadap Peraturan Perundangan yang telah ada sebelumnya, yang cukup baik untuk merampingkan dan atau menggemukan beberapa kebijakan yang dinilai kurang produktif serta adanya tumpang tindih kepentingan pada pasal-per pasal di setiap peraturan perundangan tersebut. Tentunya, pasal per pasal di dalam omnibus law harus berpihak kepada kepentingan rakyat yang memiliki kedaulatan.

"Pesanan pasal per pasal harus dilihat kebutuhan rakyat, rakyatlah sebagai pemesannya, bukan pengusaha atau investor," kata Daniel.

Di samping itu, diperlukan pembahasan yang melibatkan semua pihak sejak masih dalam perencanaan sebagaimana terkait peraturan yang mengatur perancangan dan penatapan sebuah Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya, seluruh lembaga atau organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan untuk membahas, sebelum seluruh pasal sapu jagad itu diketuk oleh DPR.
BERIKAN KOMENTAR ()