Search here and hit enter....

Omnibus Law memiliki banyak nilai positif , kenapa harus di perdebatkan ?

stop berdebat RUU Omnibus Law

 Terlepas dari rangkaian perdebatan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, sebenarnya regulasi ini memiliki sejumlah keunggulan.

Pengamat Kebijakan Publik Prof Dr. Cecep Darmawan mengatakan, draft RUU Omnibus Law ini adalah salah satu upaya terobosan hukum dan penyederhanaan hukum di Indonesia. “Selain itu, bisa menjadi solusi bagi inkonsistensi regulasi dan benturan atau konflik antarperaturan perundang-undangan,” tutur Darmawan, di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Kepala Pusat Kebijakan Publik LPPM Universitas Pendidikan Indonesia itu juga mengatakan, draft RUU ini bisa menjadi bagian dari sentralisasi, penyeragaman, penyatuan, keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah. “Ini juga menjadi bagian dari efisiensi birokrasi dan meminimalisir konflik kepentingan antarpihak tertentu,” imbuhnya.

Tak hanya itu, RUU yang mencakup revisi 79 undang-undang dan terdiri atas 1.244 pasal ini, diharapkan bisa meningkatkan sinergi dan koordinasi antarpemangku kepentingan. “Bisa juga menjadi jaminan terhadap kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi para pemangku kepentingan,” tegas Darmawan.

Sementara soal berbagai protes dari publik yang merintangi pembuatan RUU ini, Darmawan menyarankan masyarakat jangan buru-buru membuat kesimpulan atas isi regulasi tersebut. “Intinya masyarakat jangan terlalu apriori,” katanya.

Namun di sisi lain, ia juga mengharapkan pemerintah terbuka dan transparan dalam menyusun RUU tersebut. “Ajak stakeholder dialog dalam perumusan omnibus law. Jangan terburu buru. Draf RUU juga masih harus diberi masukan dan dikoreksi berbagai pihak,” ujarnya.

Darmawan menganjurkan pemerintah melakukan dialog secara intens dengan berbagai kepentingan. Misalnya, kelompok buruh, aktivis lingkungan, dan pers. “Termasuk kalangan kampus dan kelompok-kelompok lain yang akan terdampak,” saran Darmawan. (mdo)
BERIKAN KOMENTAR ()