Search here and hit enter....

Omnibus law akan memotong jalur regulasi yang memperlambat masuknya investasi


Penyusunan draf Undang-undang (UU) Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja telah rampung. Pekan lalu, para menteri yang bertanggung jawab atau dua RUU tersebut pun telah beranjangsana ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Republik Indonesia (RI).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto datang pada Rabu (29/1/2020). Selang sehari, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjejakkan kaki di Kompleks Parlemen di kawasan Senayan. Kedua menteri berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI soal mekanisme pembuatan draf UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan yang akan diserahkan ke lembaga legislatif.

Ketua DPR Puan Maharani, usai bertemu Sri Mulyani, mengatakan penyerahan draf UU Omnibus Law Perpajakan maupun Cipta Lapangan Kerja idealnya menunggu hingga terbit surat Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 

Pasalnya, DPR baru saja mensahkan Prolegnas dalam paripurna dan hasilnya akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo. “Itu salah satunya terkait dengan Omnibus Law. Setelah itu, baru kemudian pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian akan menyerahkan draft Omnibus Law yang nanti akan dibahas DPR dengan pemerintah,” kata Puan. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Omnibus Law mencakup revisi 79 undang-undang yang terdiri atas 1.244 pasal. 

Adapun pasal-pasal yang direvisi tersebut bakal memotong kendala investasi. “Omnibus Law diperlukan karena perubahan dunia yang sangat cepat. Selama ini Indonesia sulit mengikuti perubahan dunia karena regulasi yang berbelit-belit dan tidak sederhana,” kata Mahfud pada seminar Law and Regulations Outlook 2020: The Future of Doing Business in Indonesia yang digelar Dentons HPRP, Rabu (22/1/2020) lalu.



BERIKAN KOMENTAR ()