Search here and hit enter....

Omnibus Law Cipta Kerja Sudah Sangat Demokratis


Banyak pihak telah memperbincangkan Omnibus Law Cipta Kerja. Dari kalangan politisi sampai aktivis mahasiswa, semua mencoba melakukan kajian komprehensif terhadapnya. Salah satu tujuannya adalah menyerap aspirasi berbagai elemen bangsa sebagaimana harapan arah sistem demokratis yang negara ini anut.

Kita ketahui, gagasan Omnibus Law Cipta Kerja ini awalnya bersumber dari kerisauan Presiden Joko Widodo. Seperti tampak dalam pidato pelantikannya untuk periode kedua, ia menyesali minimnya kunjungan investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Padahal investasi, apalagi di era digital seperti sekarang, adalah pelumas ekonomi paling ampuh.

Ada dugaan, sepinya investasi ke Indonesia dikarenakan regulasi yang bertumpuk. Dan memang benar, sistem birokrasi kita begitu berbelit-belit hanya untuk mengurus perizinan. Ditambah lagi dengan obesitas regulasi, semua ternyata berimplikasi serius pada rendahnya minat investor datang ke negeri ini.

Dalam hal ease of doing business (EODB), Indonesia tercatat sangat lemah daya saing investasinya. Bank Dunia menunjukkan, kita berada di peringkat ke-73 dari 190 negara.

Patut kita tanamkan kesadaran bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini merupakan komitmen Presiden Jokowi untuk melakukan demokrasi ekonomi. Di samping itu, regulasi ini kelak juga akan melindungi Indonesia dari krisis global, termasuk yang hari ini berlangsung sebagai dampak pandemi korona (Covid-19).

 Memang, demokrasi ekonomi ini pernah diterapkan di Indonesia. Hanya saja, penerapannya tidak lebih sebagai paksaan pihak luar, yaitu Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF).

Itulah yang menjadi pembeda dengan pengupayaan demokrasi ekonomi di bawah pemerintahan sekarang. Ini tidak lebih sebagai upaya merespons gejolak ekonomi yang kian melanda secara global. Untuk itu pulalah mengapa Omnibus Law Cipta Kerja menjadi sangat tepat. Inilah momen yang harus disiapkan sematang mungkin guna menuju perekonomian Indonesia Maju.

Terkait bagaimana demokratisnya pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Itu bisa dilihat dari dukungan atas pemerintah oleh 77 persen anggota legislatif yang tergabung dalam koalisi. Dukungan juga datang dari luar parlemen, mulai dari kalangan pengusaha, pekerja, hingga gerakan-gerakan mahasiswa.

Tetapi dukungan penuh bukan berarti menutup ruang dialog begitu saja. Ruang-ruang demokratis untuk menuju kesempurnaan pembahasan rancangan kebijakan itu tetap dibuka seluas-luasnya. Publik tetap bisa memberi masukan, saran, maupun kritik yang konstruktif terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

Di arena demokrasi juga, tentu saja penolakan atasnya akan selalu ada. Seperti lazimnya sebuah gagasan, ini menjadi sesuatu yang lumrah. Karenanya, merespons secara bijak dengan membuka partisipasi sebebas-bebasnya secara demokratis akan bisa meredam gejolak sosial yang mungkin ditimbulkannya.

Ya, bukan penolakannya yang pemerintah bendung, melainkan bagaimana upaya penyampaiannya. Kita negeri yang demokratis, bukan berarti mudah tersulut oleh beragam narasi hingga melakukan aksi yang itu bertentangan dengan konstitusi.

Pemerintah toh sudah mempersilakan. Jika ada pasal-pasal yang dirasa kurang berkenan, maka setiap pihak bisa mengajukan gugatan atau judicial review. Semua orang (warga negara) berhak menjadikan itu sebagai jalan untuk mengajukan keberatan-keberatannya.

Saya kira, upaya seperti ini sangat tepat. Ketimbang menyulut emosi massa melalui berbagai opini menyesatkan hanya untuk tujuan kelompok tertentu. Ini patut kita hindari bersama.

Pun demikian dengan setiap stakeholder yang terlibat di dalamnya. Baik yang mendukung maupun pihak yang menginisiasinya, semua telah menunjukkan peran yang maksimal dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka paham bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, maka pembukaan ruang dialog dan pelibatan partisipasi publik luas tetap jadi pertimbangan utama.

Lantas apa yang kini menjadi kekhawatiran bersama juga? Adalah kelompok-kelompok pekerja atau buruh yang sangat rentan dipolitisasi oleh golongan tertentu yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal akan tampak lebih elegan jika kita secara bersama duduk berdampingan membahas apa-apa saja kekurangan dari rancangan kebijakan ini. Kita bisa berdiskusi hangat dan mencari solusi bersama pemerintah dan DPR RI. Jadi bukan asal tolak-menolak saja tanpa substansi yang jelas.

Kita harus sadari, Omnibus Law Cipta Kerja ini punya prinsip equal social welfare alias kesetaraan kesejahteraan sosial. Makna kehadirannya adalah “untuk segalanya”. Inilah sebuah revolusi hukum yang mesti kita maknai sebagai upaya meningkatkan perekonomian warga melalui pertumbuhan investasi secara masif.
BERIKAN KOMENTAR ()