Search here and hit enter....

Omnibus Law Cipta Kerja Dan Dampaknya Untuk Sektor Properti


Pemerintah tengan menggondok rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja untuk mempermudah pergerakan perekonomian. Sebagai gambarannya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini yang ditetapkan sebesar 5-6 persen, dengan pertumbuhan itu akan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak dua juta lapangan kerja.

Angka sebesar ini pun belum akan cukup untuk memenuhi angka tenaga kerja yang menganggur yang mencapai tujuh juta. Artinya, pertumbuhan yang dihasilkan harus lebih tinggi dari 5-6 persen dan kali ini tantangannya menjadi lebih sulit dengan adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sehingga RUU Cipta Kerja ini diklaim menjadi lebih penting lagi untuk segera diimplementasikan.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, bila pemerintah tidak memperbaiki ini maka lulusan sekolah atau perguruan tinggi dipastikan akan menganggur karena tidak ada pekerjaan dan ini impikasinya akan sangat luas.

“Kalau kita belajar dari Cina, tahun 1960 ekonominya masih di belakang Indonesia dan sekarang mereka menjelma jadi kekuatan ekonomi dunia. Keberhasilan Cina ini diawali dengan mudahnya investasi di negara tersebut sementara di Indonesia terlalu banyak aturan sehingga kalau ada negara mau investasi di sini langsung pergi karena banyak regulasi yang menghambat,” ujarnya.

Pemerintah memberikan gambaran program omnibus law RUU Cipta Kerja yang pro-kontra di tengah masyarakat untuk mempermudah investasi dan bisnis. Dampak RUU ini akan sangat besar termasuk untuk sektor properti.

Pemerintah tengan menggondok rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja untuk mempermudah pergerakan perekonomian. Sebagai gambarannya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini yang ditetapkan sebesar 5-6 persen, dengan pertumbuhan itu akan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak dua juta lapangan kerja.

Angka sebesar ini pun belum akan cukup untuk memenuhi angka tenaga kerja yang menganggur yang mencapai tujuh juta. Artinya, pertumbuhan yang dihasilkan harus lebih tinggi dari 5-6 persen dan kali ini tantangannya menjadi lebih sulit dengan adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sehingga RUU Cipta Kerja ini diklaim menjadi lebih penting lagi untuk segera diimplementasikan.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, bila pemerintah tidak memperbaiki ini maka lulusan sekolah atau perguruan tinggi dipastikan akan menganggur karena tidak ada pekerjaan dan ini impikasinya akan sangat luas.

“Kalau kita belajar dari Cina, tahun 1960 ekonominya masih di belakang Indonesia dan sekarang mereka menjelma jadi kekuatan ekonomi dunia. Keberhasilan Cina ini diawali dengan mudahnya investasi di negara tersebut sementara di Indonesia terlalu banyak aturan sehingga kalau ada negara mau investasi di sini langsung pergi karena banyak regulasi yang menghambat,” ujarnya.

Setiap orang pasti punya rumah idaman yang diinginkan. Lalu bagaimana cara cerdas agar bisa temukan rumah idaman? Nonton video berikut ini untuk tau caranya, yuk!

Investasi  yang masuk akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan inilah yang membuat pemerintah membuat RUU Cipta Kerja yang dibentuk dengan sistem omnibus law. Dengan sistem ini diharapkan regulasi-regulasi yang tumpang tindih dan menghambat investasi bisa lebih disederhanakan.

Sofyan menyebut ada banyak dampak positif yang bisa terjadi bila kemudahan investasi bisa tercipta. Salah satunya adalah sektor properti yang akan lebih berkembang sehingga lebih banyak produk perumahan yang bisa dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan hunian kita yang besar. Bisnis properti berkembang juga akan menciptakan peluang usaha yang lebih besar untuk notaris dan PPAT.

RUU Cipta Kerja sendiri memiliki 11 klaster dan salah satunya untuk memperbaiki 79 UU yang mencakup 1.203 pasal yang dianggap menghambat investasi. Setidaknya ada empat klaster yang berkaitan dengan Kementerian ATR/BPN yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, pengadaan lahan dan investasi, proyek  strategis nasional, dan kawasan ekonomi.

Berbagai regulasi yang akan dibuat di Kementeriann ATR/BPN antara lain izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang yang diubah jadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kemudian mempercepat proses pengadaan tanah, pemberian hak atas tanah/hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan bawah tanah. Hal lainnya lagi membuka usaha baru tidak lagi berbasis izin tetapi diubah menjadi berbasis risiko.

“Omnibus law ini bukan barang baru dalam sistem perundangan kita, dalam ketetapan MPR sudah pernah dibuat  dengan sistem omnibus law seperti ini. RUU Cipta Kerja ini memang banyak pro-kontra, tapi yakinlah, pemerintah tidak memiliki niat yang jelek di RUU ini, hanya untuk membuat semuanya menjadi lebih mudah,” tandasnya.
BERIKAN KOMENTAR ()